HONORER DIANGKAT LANGSUNG JADI CPNS DAN LOWONGAN CPNS 2021

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo memastikan pemerintah akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. Pada tahun lalu, rekrutmen CPNS ditiadakan akibat pandemi COVID-19.

Namun jangan senang dulu, sebab jumlah formasi CPNS 2021 dibatasi. Menurut Tjahjo, sejumlah kementerian dan lembaga tak akan banyak merekrut CPNS tahun ini.

"Untuk 2021, banyak kementerian tidak banyak rekrut baru. Termasuk misal yang pensiun 100, menerimanya (CPNS) tidak harus 100, mungkin bisa 25-50 dengan berbagai inovasi-inovasi baru," kata Tjahjo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (18/1).

Hingga saat ini, Tjahjo masih menunggu penyampaian kebutuhan lowongan yang tersedia dari berbagai kementerian dan lembaga. Menurut dia, jumlah kebutuhan Calon PNS masih dinamis.

Selain itu, dalam pembukaan lowongan yang masih dirahasiakan waktunya tersebut, akan ada tambahan lowongan untuk dokter, perawat. hingga tenaga penyuluh.

"Kebutuhannya berapa, ini terus dinamis 4,2 juta, 1,6 juta itu tenaga administrasi. Akan dijawab oleh Kemendiknas dan Mendagri, termasuk tenaga guru ada 1 juta. Ada tambahan juga untuk dokter, perawat, bidan dan juga tenaga penyuluh," jelasnya.

Sebelumnya hingga September 2020, Tjahjo menyebut kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah telah mengusulkan 334.041 formasi CPNS. Rinciannya 104.196 untuk pemerintah pusat, serta usulan Pemda sebanyak 229.845 formasi.

Total 229.845 formasi CPNS yang diusulkan pemda terdiri dari formasi guru sebanyak 99.352, tenaga kesehatan 68.447, dan tenaga teknis 62.046. (kumparan)

Meski begitu nasib para ASN atau PNS ini kini sedang terus dikaji pemerintah. Bersama DPR, pemerintah dilaporkan sedang membahas RUU ASN.

Dalam pembahasan tersebut Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengatakan pemerintah harus mengangkat tenaga honorer secara langsung.

"Memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungional administrasi dan pelayanan publik, mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya," kata Syamsurizal dalam rapat tersebut.

Selain itu, Syamsurizal mengatakan, pemerintah harus memberikan hak atas jaminan pensiun kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) lantaran beban kerjanya sama dengan PNS.

Oleh karena itu, kata dia, dalam RUU ASN harus dirumuskan pasal yang menyesuaikan hak PPPK dengan PNS terkait tunjangan, gaji, fasilitas, cuti jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Selain itu Syamsurizal juga menyinggung masalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk bisa dihapus dan kewenangannya diberikan ke Kemenpan-RB.

"Penghapusan lembaga KASN, fungsi tugas dan wewenang KASN pada RUU perubahan atas uu ASN dihapus untuk selanjutnya dilengkatkan kembali kepada kementerian," ucap dia.

Syamsurizal kembali menambahkan penetapan kebutuhan PNS dan PPPK nantinya disertai dengan jadwal pengadaan dan jumlah jenis jabatan yang dibutuhkan.

Dirinya juga mengatakan kalau pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR sebelum melakukan perampingan organisasi. (Gridhot)

Semoga lulus jadi ASN ya temen - temen..